Aksaranusa, Luwu Timur — Grafik kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur kembali bergerak menurun. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per 20 Oktober 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 berada di angka 18,55 ribu jiwa, turun sekitar 2,15 ribu jiwa dalam setahun. Persentasenya pun berkurang dari 6,55% menjadi 5,79%.
Penurunan ini mendapat perhatian serius dari DPRD Luwu Timur. Anggota DPRD, Muh Iwan, menilai capaian tersebut lahir dari kerja bersama antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
“Turunnya angka kemiskinan bukan kerja satu pihak. Ini hasil dari sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh lembaga yang berkepentingan di Luwu Timur,” ujarnya saat konferensi pers di kantor DPRD, Senin (20/10/2025).
Muh Iwan menjelaskan bahwa lembaganya terus mendorong kebijakan yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan akses usaha, serta efektivitas pengelolaan anggaran.
“Kami di DPRD terus mengawal program yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan, baik lewat regulasi maupun pengawasan anggaran. Komitmen itu tidak pernah berhenti,” tegasnya.
Ia menambahkan, konsistensi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Kolaborasi eksekutif–legislatif disebutnya sebagai elemen penting untuk menciptakan perubahan jangka panjang.
BPS sendiri mencatat tren positif dalam delapan tahun terakhir. Meski angka kemiskinan sempat naik pada 2021 dan 2023, grafik itu kembali menurun signifikan pada 2025. Sebagai perbandingan, angka kemiskinan pada 2018 mencapai 21,15 ribu jiwa, kemudian turun bertahap hingga mencapai 18,55 ribu jiwa per 2025.
Kepala BPS Luwu Timur, Muh Husri Harta Saham, menyampaikan bahwa garis kemiskinan juga terus meningkat, termasuk lonjakan besar pada 2023 sebesar 11,17% hingga mencapai Rp469.563 per kapita per bulan pada 2025.
Meski demikian, Muh Iwan mengingatkan bahwa penurunan angka tidak otomatis berarti pekerjaan selesai.
“Angka boleh turun, tapi tugas kita belum selesai. DPRD tetap mendorong program yang menyasar kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di tingkat desa,” jelasnya.
Ia berharap tren positif ini tidak hanya bertahan sementara, melainkan terus membaik di tahun-tahun berikutnya.
“Keberlanjutan adalah kunci. Masyarakat harus tetap dilibatkan, dan kolaborasi antarpemangku kebijakan harus terus diperkuat agar pengurangan kemiskinan semakin efektif,” tutupnya.(p)
