Aksaranusa, Luwu Timur – Keresahan nelayan Kecamatan Malili terkait semakin sulitnya memperoleh solar di SPBUN Desa Wewangriu akhirnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Isu ini bukan hal sepele—ketersediaan BBM yang menipis akibat maraknya praktik pelangsiran telah membuat sebagian nelayan terpaksa mengurangi intensitas melaut.
Melihat kondisi tersebut, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam memutuskan melakukan peninjauan langsung ke SPBUN Mina Bahari pada Minggu, 16 November 2025. Kehadirannya menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi praktik yang diduga memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan di luar dunia perikanan.
Di hadapan pengelola SPBUN, Bupati Irwan menegaskan bahwa penjualan solar subsidi harus kembali pada aturan dasar: hanya bagi nelayan yang berhak.
Ia meminta agar pembelian dalam jumlah besar yang tidak sesuai peruntukan segera dihentikan. “Jika ada yang merasa dirugikan atau tidak menerima aturan ini, saya siap ditemui kapan saja,” ucapnya, menekankan ketegasan pemerintah dalam mengamankan hak masyarakat pesisir.
Dari pihak pengelola, Hj. Nirwana Sape menyampaikan bahwa proses verifikasi memang perlu diperketat. Ia menilai data penerima subsidi harus kembali diuji, mulai dari kesesuaian mesin kapal hingga aktivitas melaut nelayan yang menerima rekomendasi.
Suara senada datang dari Amran, salah satu nelayan yang turut hadir. Ia menggambarkan tindakan para pelangsir sebagai praktik yang merampas kesempatan nelayan tulen untuk bekerja. Menurutnya, sanksi tegas terhadap penerima subsidi yang menyalahgunakan rekomendasi harus diberlakukan tanpa kompromi.
Sementara itu, Kepala Desa Wewangriu, Budiman Kasim, mengusulkan agar segera digelar pertemuan tiga pihak: Dinas Perikanan, nelayan, dan pengelola SPBUN. Ia menilai forum koordinasi tersebut penting untuk memperjelas kebutuhan lapangan dan menyusun strategi pengawasan yang lebih solid.
Sebagai langkah awal, Pemkab Lutim akan menempatkan personel Satpol PP di SPBUN Wewangriu. Penugasan ini dimaksudkan untuk memastikan setiap liter solar bersubsidi tersalurkan kepada nelayan yang benar-benar membutuhkan, sekaligus menutup celah bagi praktik pelangsiran.
Dengan rangkaian tindak lanjut yang mulai dijalankan pemerintah, nelayan di wilayah tersebut berharap kondisi distribusi BBM bisa kembali normal, sehingga aktivitas melaut tidak lagi terhambat persoalan solar. Mereka menaruh harapan besar agar kebijakan baru ini benar-benar membawa perubahan di lapangan. (p)
