Aksaranusa, Luwu Timur – Menanggapi pemberitaan salah satu media lokal online terkait pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lutim Gemilang, Fraksi Nasdem melalui Muhammad Iwan memberikan klarifikasi resmi pada Minggu, 25 Mei 2025.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Pansus RPJMD, Iwan menegaskan bahwa tidak ada pernyataan yang menyudutkan pihak manapun atau penggunaan istilah “dipertentangkan” dalam rapat pansus yang digelar pada Jumat, 23 Mei 2025.
“Pembahasan kita sangat alot dan berlangsung konstruktif. Tidak ada kata atau sikap yang menyinggung individu atau kelompok tertentu,” ujar Iwan. Ia menambahkan bahwa fokus diskusi adalah strategi dan kesiapan BUMD dalam menyusun agenda kerja ke depan.
Pansus, kata Iwan, hanya mempertanyakan dua hal pokok kepada direksi BUMD: agenda konkret yang telah disiapkan, serta program dan rencana bisnis dalam waktu dekat. Menanggapi itu, direksi BUMD menyatakan bahwa mereka masih dalam tahap awal pembenahan administrasi dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
“BUMD menyampaikan bahwa mereka baru satu bulan berjalan dan masih fokus pada perbaikan tata kelola administrasi. Program besar masih dalam tahap rancangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iwan menyebutkan bahwa pansus juga menekankan pentingnya kerja sama BUMD dengan kontraktor lokal serta transparansi arus kas, terutama ketika melibatkan kontraktor nasional.
“Kami dari Pansus menekankan pentingnya BUMD memanfaatkan potensi lokal dan menyampaikan secara terbuka perencanaan serta proyeksi keuangannya,” imbuhnya.
Klarifikasi ini muncul menyusul kritik dari sejumlah anggota pansus seperti Muhammad Nur (Fraksi PDIP), Aripin (Fraksi Golkar), dan Mahading (Fraksi PDIP) yang menyoroti belum jelasnya rencana bisnis serta minimnya proyeksi pendapatan BUMD.
Namun, Fraksi Nasdem menilai dinamika tersebut sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan, bukan sebagai bentuk konflik.
“Kami tidak ingin ada kesan perpecahan. Semua kritik yang disampaikan adalah bentuk tanggung jawab DPRD untuk memperkuat arah pembangunan dan tata kelola BUMD secara profesional,” tutup Iwan.
