Aksaranusa, Luwu Timur, 20 Mei 2025 — Sosialisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerakan Pramuka oleh Kwartir Nasional yang dilaksanakan di Kwartir Cabang (Kwarcab) Luwu Timur menuai polemik di kalangan anggota. Program yang ditujukan sebagai langkah strategis penataan keanggotaan justru menimbulkan perdebatan terkait transparansi dan mekanisme pengelolaan keuangan.
Dalam skema program ini, setiap anggota Gerakan Pramuka dikenai biaya sebesar Rp 15.000 untuk pengadaan KTA. Namun dari jumlah tersebut, hanya Rp 1.500 yang dikembalikan ke organisasi dengan rincian: Gugusdepan Rp 600, Kwartir Ranting Rp 400, Kwartir Cabang Rp 300, dan Kwartir Daerah Rp 200.
Proses pendaftaran dimulai melalui WhatsApp, dilanjutkan dengan pengambilan data dan foto oleh petugas dari PT. Rin—perusahaan yang ditunjuk Kwartir Nasional. Setelah data terkumpul, proses pencetakan dilakukan di tingkat nasional sebelum KTA diserahkan kembali ke Kwarcab untuk distribusi. Anggota juga diwajibkan melakukan pendaftaran ulang di aplikasi Ayopramuka, platform digital resmi keanggotaan.
Namun alih-alih mendapatkan sambutan positif, proses ini menuai keluhan dari sejumlah anggota yang menilai sistem terlalu rumit dan menyulitkan.
“Harus daftar lewat WhatsApp, lalu difoto, tunggu KTA datang, dan setelah itu daftar lagi di aplikasi Ayopramuka. Ini seperti berputar-putar,” ujar salah satu andalan cabang Luwu Timur yang enggan disebutkan namanya.
Selain prosedur, skema pembagian dana dan besarnya beban biaya juga menjadi sorotan. Beberapa pihak mempertanyakan urgensi pungutan dan transparansi alokasi anggaran.
“Anggaran yang kembali juga hanya sebesar Rp 1.500, buat apa? Padahal mekanisme Kwartir Daerah Sulawesi Selatan sebelumnya jauh lebih efektif dan tidak membebani anggota,” tambahnya.
Kritik juga datang dari kalangan pelajar dan masyarakat kurang mampu yang merasa kebijakan ini berpotensi menambah beban finansial.
Gerakan Pramuka sebagai organisasi berbasis pengabdian dan kebersamaan diharapkan dapat menjadikan dinamika ini sebagai refleksi untuk memperbaiki sistem keanggotaan ke arah yang lebih sederhana, efisien, dan berpihak pada seluruh anggota.
