Aksaranusa, MOROWALI – Aksi yang dilakukan oleh warga Desa Matarape di jalan umum desa pada 12 Juni 2025, menuntut kompensasi dampak kegiatan penambangan perusahaan PT Kacci Purnama Indah (PT KPI) menuai jalan buntu,pihak menejmen PT KPI termasuk H AHMAD HAKIM sebagai anggota DPRD komisi 3 kabupaten morowali dan jga sebagai pihak menejmen PT KPI dngan ini mengadukan warga ke Polres Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (14/6/2025).
Salah satu warga Desa Matarape, Jamal yang mendapatkan surat panggilan polisi mengatakan, pihak perusahaan harusnya mengedepankan jalur persuasif, duduk bersama membahas poin-poin tuntutan warga, bukannya megadukan warga di kepolisian.
Kata Jamal, upaya yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengambil jalur hukum adalah cara-cara untuk melemahkan perjuangan dan tidak membangun hubungan yang harmonis di masyarakat, dan kemungkinan adanya upaya kriminalisasi di masyarakat.
“Justru kami memandang upaya pengaduan perusahaan terhadap warga bukan solusi, perusahaannya harus membangun hubungan dan upaya yang sama-sama menguntungkan buat kedua bela pihak,” cetus Jamal.
Sampai saat ini surat panggilan dilayangkan Polres Morowali kepada warga Desa Matarape sebanyak 8 orang, mereka adalah, Jamal, Yusran, Kifli, Jamil, Harjun, Yasin, dan seorang perempuan, Mastira, termasuk Kepala Desa Matarape, Ansar.
Jamal mengatakan, sampai saat ini seluruh warga Desa Matarape masih komitmen berjuang, posko perjuangan di jalan Desa Matarape tetap akan dilakukan sampai tuntutan warga diberikannya kompensasi dampak dari Rp 5 juta per tongkang menjadi Rp 10 juta per tongkang.
“Kami meminta seluruh dukungan dari pihak pemerintah daerah, provinsi, dan lembaga legislatif mendukung kami masyarakat Desa Matarape. Agar mendengarkan nurani kami, agar merealisasikan tuntutan kami yaitu kompensasi dampak kegiatan penambangan perusahaan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, hingga saat ini warga Desa dampak pertambangan PT KPI.(p)
