Aksaranusa, Luwu Timur – Pembangunan pintu gerbang batas Kabupaten Luwu Timur–Luwu Utara di Kecamatan Burau kembali menjadi perhatian dalam Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur yang digelar pada Senin, 6 April 2026. Proyek yang sebelumnya sempat terhenti akibat keberatan warga tersebut turut masuk dalam pandangan Fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat (GPR) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025.
Sebelum paripurna berlangsung, Tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Luwu Timur diketahui telah mengantongi informasi terkait progres pembangunan gerbang yang mencapai sekitar 32 persen. Informasi tersebut diperoleh setelah Pansus melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek serta menggelar rapat bersama Dinas PUPR.
Dalam rapat yang berlangsung di DPRD pada Selasa, 31 Maret 2026, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek gerbang Burau, Syahrir, memaparkan bahwa capaian fisik pembangunan telah berada di angka 32 persen. Paparan tersebut disampaikan di hadapan anggota Pansus, termasuk perwakilan dari Fraksi GPR.
Namun, dalam penyampaian pandangan fraksi pada sidang paripurna, muncul informasi yang berbeda. Fraksi GPR disebut menyampaikan bahwa anggaran proyek telah terserap sekitar 30 persen atau senilai Rp1,5 miliar, namun hasil pekerjaan dinilai belum terlihat atau “nol”.
Menanggapi hal tersebut, Syahrir menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia menyebutkan bahwa anggota Pansus, termasuk dari Fraksi GPR, telah mengetahui secara langsung perkembangan fisik proyek.
“Pansus sudah melihat dan memahami bahwa progres fisik sudah di atas 32 persen. Jadi jika disebut hasilnya nol, itu tidak tepat,” ujar Syahrir saat dikonfirmasi.
Ia juga mempertanyakan adanya perbedaan penyampaian antara hasil pembahasan di internal Pansus dengan pernyataan yang muncul dalam pandangan fraksi di sidang paripurna.
Di sisi lain, pihak Fraksi GPR memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak pernah menyebut progres pembangunan nol. Fraksi tersebut justru menegaskan dukungannya agar proyek gerbang Burau tetap dilanjutkan.
“Kami mendorong pemerintah untuk melanjutkan pembangunan. Memang secara visual belum terlihat maksimal, tapi kami tidak pernah menyatakan progresnya nol,” ungkap perwakilan Fraksi GPR.
Sebagai informasi, pembangunan gerbang perbatasan di Burau sempat mengalami kendala akibat adanya keberatan dari warga yang menilai posisi dinding gerbang berpotensi menghalangi akses menuju rumahnya. Namun, setelah dilakukan mediasi antara warga, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten, persoalan tersebut telah diselesaikan dan pembangunan kembali dilanjutkan. (War’s)
