Aksaranusa, Luwu Timur – Kabar menggembirakan datang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Luwu Timur. Sebanyak 7.802 ASN telah menerima gaji ke-13 yang mulai dicairkan sejak Jumat, 5 Juni 2026, setelah Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menginstruksikan Dinas Keuangan Daerah untuk segera memproses pembayaran hak para pegawai tersebut.
Pencairan gaji ke-13 ini menempatkan Luwu Timur sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang tercepat dalam merealisasikan pembayaran hak ASN. Seluruh anggaran gaji ke-13 tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur.
Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Luwu Timur, Muhammad Said, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp32,39 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 ASN pada tahun 2026.
“Pembayaran gaji ke-13 telah kami laksanakan sesuai arahan pimpinan. Dana tersebut sudah ditransfer ke rekening seluruh ASN sejak Jumat kemarin,” ujar Said saat dihubungi, Sabtu (6/6/2026).
Pencairan yang lebih cepat dari jadwal tersebut mendapat sambutan positif dari para ASN. Sejumlah pegawai mengaku bersyukur dan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur atas komitmennya dalam memenuhi hak-hak pegawai tepat waktu.
“Gaji ke-13 sudah kami terima sejak kemarin. Kami sangat berterima kasih karena pencairannya dilakukan lebih awal,” ungkap salah seorang ASN.
Para ASN juga menilai langkah tersebut menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pegawai. Pasalnya, berdasarkan ketentuan pemerintah pusat, pembayaran gaji ke-13 dapat dilakukan sepanjang bulan Juni 2026. Namun, ASN di Luwu Timur telah menerima hak mereka pada awal bulan.
“Kami merasa terbantu karena pencairannya tidak menunggu hingga akhir Juni. Ini tentu sangat bermanfaat, terutama untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak,” ujar ASN lainnya.
Dengan realisasi pembayaran yang cepat dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan ASN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. (wars)
