Aksaranusa, Luwu Timur – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data Agustus 2026 yang dipaparkan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Zona V, inflasi Luwu Timur secara tahunan atau year on year (yoy) tercatat 2,34 persen, sementara secara bulanan atau month to month (mtm) mengalami deflasi sebesar 0,43 persen.
Kondisi tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur, Andi Juana Fachruddin, yang mewakili Bupati Luwu Timur dalam HLM TPID Zona V sekaligus kegiatan Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Selasa (22/9/2026).
Andi Juana mengatakan, pengendalian inflasi di Luwu Timur dilakukan melalui strategi 4K, yakni memastikan ketersediaan pasokan, menjaga keterjangkauan harga, menjamin kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Upaya tersebut juga dilakukan melalui koordinasi dengan instansi vertikal dan berbagai pihak terkait.
Salah satu perhatian pemerintah daerah saat ini adalah memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar. Pemantauan dilakukan terhadap penyaluran BBM bersubsidi untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat maupun stabilitas harga.
“Untuk memastikan akses kebutuhan dasar masyarakat, khususnya energi, tetap terpenuhi, Bapak Bupati Luwu Timur ikut terjun langsung memantau kelancaran distribusi BBM bersama Satgas Pemantauan BBM,” jelas Andi Juana.
Selain BBM, pemerintah daerah juga memberi perhatian terhadap distribusi LPG bersubsidi. Pemkab Luwu Timur menginstruksikan ASN dan pegawai PT Vale Indonesia untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kilogram agar penyaluran subsidi lebih diarahkan kepada masyarakat yang menjadi sasaran.
“Langkah ini dilakukan agar LPG bersubsidi dapat lebih diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan,” ujar Andi Juana.
Forum HLM TPID Zona V dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya langkah antisipatif dalam pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan strategi 4K serta membangun sistem peringatan dini terhadap potensi kenaikan harga.
Menurut Jufri, pemerintah daerah tidak seharusnya menunggu kenaikan harga terjadi sebelum mengambil langkah. Karena itu, pemantauan kondisi pasar dan pasokan perlu dilakukan secara berkala agar potensi tekanan harga dapat diantisipasi sejak awal.
Sementara itu, Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, Firman Hidayat, memaparkan perkembangan inflasi di wilayah Zona V yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo.
Firman juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja TPID di setiap daerah. Evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat efektivitas program yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi potensi gangguan terhadap stabilitas harga di masing-masing wilayah.
Kegiatan yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah se-Zona V tersebut sekaligus menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat sinergi antardaerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Penyusunan neraca pangan juga menjadi bagian penting dalam menyediakan basis data mengenai kebutuhan dan ketersediaan pangan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Andi Juana Fachruddin turut didampingi perwakilan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perdagangan, Koperasi, Perindustrian dan UKM Kabupaten Luwu Timur. (wars)
