Aksaranusa, Luwu Timur – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Setelah melakukan pemantauan di SPBU Tomoni, tim gabungan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Disdagkop-UKMP) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melanjutkan inspeksi ke SPBU Pancakarsa, Kecamatan Mangkutana, sebagai bagian dari agenda pengawasan rutin.
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan proses penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak.
Dalam inspeksi tersebut, tim memantau langsung aktivitas pelayanan pengisian BBM bersubsidi, memeriksa kepatuhan petugas terhadap prosedur operasional, serta memberikan pembinaan kepada pengelola SPBU agar pelayanan kepada masyarakat tetap mengacu pada regulasi pemerintah.
Kepala Disdagkop-UKMP Kabupaten Luwu Timur, Senfry Oktovianus, menegaskan bahwa operator SPBU memiliki peran penting dalam menjaga agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Petugas SPBU harus bekerja dengan teliti dan disiplin dalam melayani konsumen. Kendaraan yang sudah memperoleh BBM bersubsidi pada hari yang sama tidak boleh kembali dilayani untuk jenis BBM subsidi yang sama. Ketentuan ini harus diterapkan secara konsisten guna mencegah praktik pelangsiran maupun penyalahgunaan subsidi,” tegas Senfry.
Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan komitmen penuh dari pengelola SPBU untuk menjalankan prosedur operasional secara tertib serta melakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan bahwa pengawasan serupa akan terus dilakukan di seluruh SPBU yang tersebar di wilayah kabupaten. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem distribusi BBM bersubsidi yang lebih transparan, tertib, dan akuntabel, sehingga manfaat subsidi negara dapat dinikmati secara tepat sasaran oleh masyarakat yang berhak menerimanya. (wars)
