Aksaranusa, Luwu Timur – Himpunan Mahasiswa Luwu Timur Batara Guru (HAM-LUTIM BTG) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmen memperkuat demokrasi melalui pendidikan politik dan pengawasan partisipatif dalam audiensi yang digelar, Rabu (13/05/2026).
Pertemuan tersebut ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk kerja sama dalam penguatan demokrasi di Kabupaten Luwu Timur.
Audiensi dipimpin langsung Ketua Umum HAM-LUTIM Batara Guru, Rishariyadi, didampingi Wakil Ketua Umum Ihwal Suardi serta Sekretaris Umum Lukman. Rombongan diterima Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari, S.Pd.I., bersama Zulkifli, S.Pd., M.H selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Dra. Sukmawati Suaib selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, serta jajaran sekretariat.
Ketua Umum HAM-LUTIM Batara Guru, Rishariyadi, menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bentuk keseriusan organisasi mahasiswa dalam menjaga dan mengawal agenda demokrasi di Luwu Timur.
Menurutnya, kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan Bawaslu penting dilakukan guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat, khususnya generasi muda.
“Agenda ini menjadi bentuk komitmen kami untuk terus menjaga dan merawat demokrasi di Kabupaten Luwu Timur. Kami berharap ke depan dapat terus berkolaborasi dengan Bawaslu dalam penguatan pendidikan politik,” ujarnya.
Sekretaris Umum HAM-LUTIM Batara Guru, Lukman, menambahkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat harus dibangun melalui pendidikan politik yang berkelanjutan agar masyarakat lebih sadar terhadap hak dan tanggung jawab politiknya.
Ia juga menilai seluruh elemen masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan partisipatif demi menciptakan demokrasi yang sehat dan berkualitas.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Luwu Timur, Pawennari, mengapresiasi langkah HAM-LUTIM Batara Guru yang dinilai aktif mengambil peran dalam penguatan demokrasi daerah.
Ia mengungkapkan, rendahnya kualitas pemilih masih menjadi tantangan bersama, terutama masih adanya masyarakat yang bersedia menggadaikan hak suaranya dalam kontestasi politik.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Solusinya adalah memperkuat pendidikan politik agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi semakin meningkat,” tegas Pawennari. (wars)
