Aksaranusa, Makassar – Ruang konferensi Hotel Aryaduta, Makassar, berubah menjadi arena dialog hangat ketika para jurnalis mitra Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkumpul dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi Jurnalis yang digelar Diskominfo-SP. Pelatihan ini dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo-SP Lutim, Muhammad Safaat DP, sebagai bentuk komitmen pemerintah meningkatkan kualitas mitra media.
Suasana kelas pada sesi kedua terasa lebih intens. Muhammad Arsan Fitri, praktisi komunikasi yang telah lama berkecimpung di dunia jurnalistik, membimbing peserta menyusuri topik yang menjadi tantangan utama jurnalis masa kini: kode etik, media sosial, dan hoaks.
“Arus informasi yang cepat tidak boleh membuat kita kehilangan arah,” ungkap Arsan, membuka diskusi sambil menunjukkan beberapa contoh kasus yang viral namun keliru. Ia menekankan bahwa kemampuan memilah informasi justru menjadi nilai lebih seorang jurnalis di tengah derasnya konten digital.
Materi mengenai media sosial menarik perhatian peserta. Arsan menggambarkan platform digital sebagai ruang yang dapat menjadi “jembatan dialog” sekaligus “labirin bias”, tergantung bagaimana seorang jurnalis menggunakannya. Penguatan citra positif, menurutnya, hanya bisa dibangun lewat kedisiplinan terhadap prinsip keberimbangan dan verifikasi.
Isu hoaks menjadi bagian yang memunculkan banyak pertanyaan dari peserta. Arsan menegaskan bahwa jurnalis berada pada garda paling depan dalam membentengi publik dari informasi sesat.
“Hoaks tidak akan mempan jika informasi yang benar hadir lebih cepat dan lebih baik,” tegasnya, disambut anggukan para peserta.
Sesi diskusi penutup menjadi ruang berbagi pengalaman. Peserta saling bertukar cerita mengenai tantangan liputan, tekanan kecepatan berita, hingga bagaimana menjaga objektivitas ketika bermitra dengan instansi pemerintah.
Melalui pelatihan ini, Pemkab Luwu Timur berharap para jurnalis mitra dapat memperkuat peran mereka sebagai penyampai informasi pembangunan yang akurat dan berintegritas. Program ini juga menjadi bentuk penghargaan pemerintah daerah terhadap kerja-kerja jurnalistik yang berkontribusi bagi kemajuan daerah. (p)
