Aksaranusa, Luwu Timur – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur memperkuat koordinasi lintas bidang dalam mendukung pelaksanaan Program Indonesia Hijau Tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang sekaligus menjadi bagian dari persiapan pemenuhan data dan dokumen pendukung untuk kebutuhan pelaporan program.
Rapat koordinasi dilaksanakan melalui Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) DLH Luwu Timur. Pertemuan dipimpin Sekretaris DLH Luwu Timur, Fera Salurante, S.Th., M.Pd.K., dengan pemaparan materi oleh Kepala Bidang PPKL, Esti Purwaningsih, S.Si., M.M.
Sejumlah hal menjadi pembahasan dalam rapat tersebut, mulai dari kesiapan data, kelengkapan dokumen pendukung, hingga koordinasi antarbidang dalam memastikan indikator Program Indonesia Hijau Tahun 2026 dapat dipenuhi.
Sekretaris DLH Luwu Timur, Fera Salurante, mengatakan koordinasi diperlukan agar berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak hanya berjalan di lapangan, tetapi juga memiliki dokumentasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat terdata dengan baik. Data dan dokumen pendukung harus disiapkan secara lengkap agar pelaporan Program Indonesia Hijau dapat dilakukan secara tertib dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Menurut Fera, pemenuhan data bukan sekadar kebutuhan administratif. Dokumentasi yang lengkap diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.
“Koordinasi antarunit kerja menjadi penting karena indikator lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu bidang. Masing-masing memiliki kegiatan dan data yang saling berkaitan sehingga perlu dihimpun dan disinkronkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang PPKL DLH Luwu Timur, Esti Purwaningsih, menjelaskan bahwa rapat tersebut menjadi ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan data sekaligus memastikan bukti pendukung setiap indikator tersedia.
“Melalui koordinasi ini, kami melakukan inventarisasi data dan dokumen yang dibutuhkan. Harapannya, tidak ada data yang terlewat dan seluruh bukti pelaksanaan kegiatan dapat terdokumentasi secara optimal,” jelas Esti.
Ia menambahkan, Program Indonesia Hijau menjadi salah satu instrumen yang mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
Karena itu, keterlibatan berbagai unit kerja diperlukan agar program-program lingkungan yang telah dijalankan dapat terhubung dan memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi serta upaya pengelolaan lingkungan di Kabupaten Luwu Timur.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi internal DLH. Setiap bidang diharapkan dapat memastikan data kegiatan, capaian program dan dokumen pendukung tersedia secara akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang kita bangun bukan hanya kelengkapan laporan, tetapi juga budaya kerja yang berbasis data. Dengan data yang lengkap dan terdokumentasi, pemerintah daerah akan lebih mudah melakukan evaluasi dan menentukan langkah pengelolaan lingkungan ke depan,” kata Esti.
DLH Luwu Timur berharap proses koordinasi dan pemenuhan data Program Indonesia Hijau Tahun 2026 dapat berjalan secara optimal. Selain mendukung kebutuhan pelaporan, langkah tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi antarunit kerja dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Dengan koordinasi yang semakin baik, berbagai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Luwu Timur diharapkan tidak hanya terlaksana di lapangan, tetapi juga tercatat secara sistematis sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. (wars)
